Mengangkat Batang Terendam (Volkgeist) Pemimpin Indonesia

Degradasi ethical sudah makin lama akut menjalar di negeri ini, “korea-korea” sudah tidak malu ulang memperlihatkan watak asli oligarki, DPR sudah menjadi Dewan Perwakilan Partai, bukan ulang mewakili rakyat. Tikus berdasi merasa marak jelang idul Fitri, ulang dan ulang seorang kepala area ditangkap (OTT) KPK laksanakan tindak pidana korupsi. Terbaru di bulan Ramadan nan suci tersedia dua kepala daerah, Wali Kota Bandung dan Bupati Kepulauan Meranti.

Sebelumnya juga tersedia heboh OTT masalah proyek jalan kereta api di DJKA, dan juga drama Transaksi janggal ratusan trilyun dugaan pencucian duit di Kementeria Keuangan. Tak hanya itu akibat dari masalah Anak Rafaul Alun netizan “gercep” memonitor pejabat dan juga keluarganya yang puas flexing di medos, akibatnya banyak pejabat yang diperiksa dan keluarganya rame-rame menutup akun sosial medianya supaya tidak menjadi incaran investigasi netizen.

Miris sebetulnya memandang perilaku para pejabatan negeri ini, bangsa ini sudah tercerabut dari nilai/falsafah yang dibangun kala pembentukan dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai fudamental norm sudah mengamanatkan bahwa rakyat Indonesia kudu dipimpin oleh orang dan bersama dengan cara yang hikmat kebijaksanaan. Bangsa Indonesia miliki kearifan lokal yang tinggi didalam memilih persyaratan kepemimpinan, menurut Sila ke-4 bukan tokoh yang mendapatkan suara terbanyak didalam pemilu yang layak menjadi pemimpin bangsa ini namun orang yang miliki kualifikasi hikmat dan bijaksana yang bisa mewujudkan kesejahteraan. Pribadi tanpa hikmat kebijaksanaan tidak layak memimpin Indonesia, pimpinan tanpa hikmat kebijaksanaan hanya akan membawa bangsa ini ke kubang kesesatan.

Hakekat hukum tentang pemimpin yang ber-hikmat kebijaksanaan bisa ditelusuri dari kenyataan sosial yang mendalam (teori indikasi) yang dicetuskan oleh Carl von Savigny pelopor mahzab sejarah yang dikenal bersama dengan makna volkgeist (jiwa bangsa). Dalam konteks negara Indonesia maka hakekat pemimpin bisa ditelusuri menurut pendapat para pendiri bangsa didalam sidang BPUPKI.

Hakekat pemimpin yang hikmat kebijaksanaan bisa kami temukan didalam naskah pidato para founding father/pendiri bangsa kala memberikan pendapatnya tentang dasar negara pada sidang BPUPKI bulan Mei-Juli 1945 yang terangkum didalam buku Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) & Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Jakarta, 1998. Saya yakin tidak semua orang dulu membaca buku ini, maka di opini singkat ini semoga membuka mata hati bangsa ini untuk lebih bijak memilih pemimpin di pemilu 2024.

Beberapa tokoh yang akan saya jelaskan adalah; pertama Muh. Yamin, Ia menjelaskan bahwa dasar negara Indonesia: 1 peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan dan 5 kesejahteraan rakyat. Saat menjelaskan peri kerakyatan ia merinci menjadi tiga hal: pertama permusyawaratan, ke dua perwakilan dan tiga kebijaksanaan. Ia menjelaskan bahwa hikmah kebijaksanaan yang menjadi pemimpin kerakyatan Indonesia ialah rasionalisme yang sehat, karena sudah melepas dari anarkhi, liberalisme dan semangat penjajahan.

Tokoh kemerdekaan yang ke dua adalah Ki Bagoes Hadikoesoemo, berdasarkan pidatonya kala sidang BPUPKI 31 Mei 1945. Ia menjelaskan bahwa segala kekacauan yang tersedia di masyarakat timbul dari jiwa yang kusut didorong oleh udara nafsu manusia, lalu menyebabkan akhlak yang hina-nista dan juga kemauan jahat dan tamak-serakah, hendak menang sendiri, hendak sedap sendiri, dan hendak kaya sendiri. Untuk itu yang kudu diperbaiki oleh bangsa ini pertama kali adalah budi pekertinya, pada kala budi pekerti bagian masyarakatnya baik niscaya akan tercipta perbuatan dan kemajuan yang baik. Ia menjelaskan supaya timbul watak dan budi pekerti yang baik maka kudu miliki iman yang teguh, selalu menyirami kalbu bersama dengan beribadah, beramal soleh dan berjihad di jalan Allah. Maka sekiranya para pemimpin kami beriman, taat beribadah, beramal solih dan berjihad untuk kebenaran, Insyallah akan terwujud masyarakat yang sentosa, adil, makmur dan sejahtera.

Tokoh bangsa ketiga adalah Prof. Mr. Dr. Soepomo didalam pidatonya di sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 menjelaskan bahwa negara nasional Indonesia adalah negara kesatuan yang pelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, memegang teguh cita-cita ethical rakyat yang luhur. Maka dari itu dasar negara Indonesia adalah memakai dasar ethical yang luhur seperti yang dianjurkan juga didalam agama Islam. Maknanya pemimpin pemerintahan kudu miliki ethical yang baik dan tunduk/bertakwa kepada Tuhan sebagai dasar didalam bernegara.

Tokoh keempat adalah Ir. Soekarno didalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945 menjelaskan tentang philosophie grondslag atau Weltanschauung negara Indonesia, yaitu lima prinsip: kebangsaan Indonesia, internasioalisme/perikemanusiaan, mufakat/demokrasi, kesejahteraan sosial dan prinsip ketuhanan. Menurut Soekarno kala mendeskripsikan demokrasi, wakil rakyat yang akan masuk didalam parlemen kudu orang yang bisa mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat artinya kudu bisa mewujudkan politieke rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardigheid dan juga kudu miliki cii-ciri gotong royong.

Tokoh Bangsa kelima adalah Soekardjo Wirjopranoto disampaikan kala sidang BPUPKI tanggal 10 Juli 1945, kala membicarakan dasar negara, ia menjelaskan yang paling utama bukan bentuk negaranya namun jiwa dari pada bentuk itu, yaitu pemimpinnya/kepala negaranya. karena itu dala jiwa pemimpin kudu mewujud keadilan, kesucian, kesatuan yang dipilih bersama dengan jalan musyawarah kemudian bergotong royong mensejahterakan rakyat.

Tokoh keenam adalah Sanoesi disampaikan kala sidang BPUPKI tanggal 10 Juli 1945, pandangannya tentang persyaratan pemimpin adalah ia tidak boleh memikirkan diri sendiri atau kerabatnya atau keluarganya, namun yang dipikirkan adalah masyarakat umum. Pemimpin tidak tidak boleh tetap terpegaruh oleh udara nafsu keduniaan, jiwanya kudu suci, karena kala ia tetap terpengaruh nafsu dunia maka akan membuat kerusakan, kebinasaan segala harta benda rakyat, apalagi jiwa rakyatpun diambil alih dan dimakannya.

Dari pandangan para tokoh pendiri bangsa diatas kami bisa menarik analisis slot gacor hari ini bahwa ethical dan jiwa pemimpin terlampau penting didalam mobilisasi roda pemerintahan, tidak cukup hanya pintar secara keilmuan namun juga kudu miliki tingkat ketakwaan yang tinggi, itulah yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa bahwa kerakyatan yang dimpin oleh pemimpin yang hikmat dan bijaksana, memilki semangat gotong royong untuk mensejahterakan rakyat.