Soal Pendidikan Dokter Pakar Berbasis RS, Komisi IX DPR RI: Semoga Lulusannya Ingin Mengabdi di Daerah Asal

Kementerian Kesehatan telah meluncurkan Program Pendidikan Dokter Pakar (PPDS) Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) atau Hospital Based.

Berhubungan hal ini, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto memberi respons. Dirinya mengapresiasi program yang merupakan salah satu amanah UU Nomor 17 Tahun 2023 perihal Kesehatan Pasal 209 Ayat 2.

Sedangkan semacam itu, Edy mengingatkan perlunya antisipasi kepada hal-hal yang dapat merugikan. Semisal, tak boleh ada standar ganda dengan fakultas kedokteran yang selama ini menyelenggarakan program spesialis juga.

“Kurikulum, pelaksanaan pendidikan, dan kwalitas alumnus antara hospital slot qris gacor based dengan university based sepatutnya sama. Pada hospital based, kolegium bertanggung jawab pada standar pendidikan. Tentu bekerja sama dengan Kemendikbud, Kemenkes, dan asosiasi rumah sakit daerah diselenggarakannya program hospital based,” jelas Edy.

Maka dari itu, dibutuhkan tata tertib pemerintah untuk memayungi pelaksanaan pendidikan spesialis berbasis rumah sakit ini.

Legislator dari Dapil Jawa Tengah III ini sepakat seandainya peserta program dokter spesialis berbasis rumah sakit ini berasal dari daerah dan akan kembali ke asalnya.

Tersedianya dokter di daerah ketinggalan, susah, dan perbatasan memerlukan atensi. Ini didapat Edy dari beragam keluhan masyarakat yang susah mendapatkan layanan kesehatan sebab tak ada dokter. Setidaknya mereka sepatutnya keluar daerah dan kesudahannya memerlukan tarif yang mahal.

“Semoga alumnus hospital based ini merupakan putra daerah dan ingin mengabdi di daerah asalnya,” harap Edy.

Konsentrasi ke Layanan Pakar Dasar
Edy menambahkan, pada penerbang project hospital based, ada enam rumah sakit yang melayani enam ragam pendidikan dokter spesialis.

Ia paham seandainya pembukaan program ini dilaksanakan bertahap dan menyarankan agar ke depan Kemenkes konsentrasi ke layanan spesialis dasar.

“Jika berdasar yang dikenalkan Kemenkes melalui siaran persnya, per April 2024, 34 persen RSUD di Indonesia belum mencukupi tujuh ragam dokter spesialis dasar seperti dokter spesialis buah hati, obgyn, bedah, penyakit dalam, anestesi, radiologi, dan patologi klinik. Ini dulu yang dikejar,” tutur Edy.

Beasiswa Perlu Dikasih Pula pada Perawat dan Apoteker Pakar
Kecuali menambah jumlah dokter spesialis, Edy juga minta agar Kemenkes menambah perawat dan apoteker spesialis.

“Sebab dalam UU 17/2023 menekankan pendidikan spesialis tak hanya untuk dokter. Daya kesehatan yang mempunyai jenjang spesialis itu perawat dan apoteker. Termasuk juga psikolog klinis. Ke depan jangan eksklusif yang seolah program spesialis hanya untuk dokter,” ujarnya.

Pendidikan perawat spesialis telah dilaksanakan di beberapa universitas. Spesialisnya meliputi spesialis buah hati, keperawatan bedah, jiwa, komunitas, maternitas, termasuk untuk onkologi dan kegawatan.